Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging: Dampak Dan Saran Kebijakan

Meat is one of the basic ingredients that many people need in everyday life. Because it a staple ingredient, meat included group goods are exempt from imposition Value Added Tax. Since issuance Law on Harmonization Tax Regulations (UU HPP), this exemption was removed but VAT facility granted. However, there plans for further arrangements regarding specifically certain types and facilities other more commonly consumed by public. It's just at time research conducted, regulations matter had not yet been issued. This made with aim discussing how imposed before after UU HPP enacted, as well impact or implications regulating meat. The method writing carried out using descriptive qualitative approach data collection techniques through documentation studies. From results study, concluded were differences treatment item HPP, potential loss terms state revenue increasing imports if Daging merupakan salah satu bahan pokok yang banyak dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena pokok, daging termasuk ke kelompok barang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pengecualian tersebut dihapus namun diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Akan tetapi terdapat rencana pengaturan lebih lanjut terkait secara khusus untuk jenis tertentu dan dibebaskan lain umum dikonsumsi masyarakat. Hanya saja pada saat penelitian ini dilakukan, peraturan pelaksanaan hal belum juga diterbitkan. Penelitian dibuat dengan tujuan membahas bagaimana atas sebelum sesudah adanya serta mengenai dampak atau implikasi daging. Metode penulisan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif teknik pengumpulan melalui studi dokumentasi. Dari hasil diperoleh kesimpulan bahwa perbedaan perlakuan terhadap sebagai kebutuhan segi penerimaan negara importasi kian meningkat apabila lanjutan tidak kunjung